asas dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan. asas dalam hukum pidana

BT - Asas-asas hukum pidana. Ad. Artinya, tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali telah ada undang-undangnya lebih dahulu. das sollen dan das sein. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Mengutip Modul Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Eddy O. Principle of Corefness 1. Sejak 2015, Kelas Khusus Internasional FHUI Tawarkan Double Degree . PY - 2023. legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan kedua ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu. Bandung: Rineka Cipta, hal. 13 pidana sendiri dapat dimengerti. 103- 164 dan Siswanto Sunarso, 2009 Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, h. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. 7. Contohnya, asas hukum pidana menjadi tumpuan dalam pelaksanaan hukum pidana. Adami Chazawi, SH. R Sianturi menggunakan istilah KUHPM, dengan alasan sebagai berikut :. Yuk mari kita review di infografis berikut! Selengkapnya: Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya? Berdasarkan asas teritorial, negara dapat menerapkan hukum pidana di wilayahnya terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana, termasuk warga negara asing. 356. Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-perundangan pidana”. hukum positif dalam suatu masyarakat. Fungsi Hukum Acara Pidana 6 E. 22216/soumlaw. Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [8] yaitu tahun 2026, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi: (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan. Asas-Asas Hukum Pidana / Andi Hamzah. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum publik yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, supaya nantinya tidak terjadi tindak kejahatan yang akan merugikan hak asasi para warga negara. ” Asas legalitasmerupakan manifestasi sisi negatif dari hukum itu sendiri. Istilah PMH terdapat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Pemeriksaan dalam tindak pidana ada dua sistem yaitu:. Setidaknya asas legalitas terkunci dalam postulat “nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali”—-tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya. e. 3. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kewarganegaraan pasif = Asas Nasional Pasif Hukum pidana Indonesia berlaku atas orang yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain yang akibatnya menimpa WNI. 1. Pada asasnya. asas penting dalam hukum pidana, baik mengenai asas berlakunya (asas berlaku hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang) maupun pemahaman tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Adapun Asas-asas yaitu:11 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap. PR. Asas legalitas adalah asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Al-Maza>hib , Volume 1, No. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea” (An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty). Aturan-aturan hokum pidana tidak berlaku surut. Hukum pidana yang terdapat dalam KUHP yang menjadi: Buku I mengenai ketentuan umum, Buku II mengenai tentang pelanggaran. Kewarganegaraan aktif = Asas Personal = Asas Nasional Aktif Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi WNI di mana pun berada Pasal 5 ke-2 KUHP 2. , hlm. 2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Hak – hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam dalam undang –. kepri. Sebagai negara hukum, maka prinsip-prinsip negara hukum, seperti prinsip persamaan di depan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum di dalam KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah harus dilaksanakan dalam setiap tindakan, dalam hal ini penerapan asas accusatoir sebagai wujud dari prinsip dan asas yang terkandung dalam. Jadi, berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. 4 Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 3. Sejatinya, asas legalitas tidak hanya dapat kita jumpai secara monopolistik pada hukum pidana. Memperoleh. • UU No. Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana, ialah: 1. Sebagaimana dikutip dari Loebby Loqman, Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama denganPemberlakuan asas retroaktif merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia memberi perlindungan, kepastiaan, keadilan perasaan aman kepada orang perorangan ataupun masyarakat. Golongan ini. Selain yang disebutkan diatas, terdapat beberapa asas dalam hukum acara pidana. Tujuan Hukum Acara Pidana 3 D. Rangkuman 16 G. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Asas Konkordansi yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 31 Juli 2017. A. Contoh Penafsiran Argumentum A Contrario. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai: “het geheel van varboden en geboden , aan welker 6 4 Ibid. Setelah mengetahui difinisi tentang asas legalitas terdapat makna terkandung dalam asas legalitas. Edisi Revisi. Hukum. 131 . Azas Hukum Acara Pidana Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa azas yaitu: 1. Ius constitutum dan ius constituendum 8. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat. Asas Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana 2. Berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, yaitu: Asas Praduga Tidak Bersalah. Berlakunya hukum pidana harus berlandaskan kepada asas legalitas dan asas retroaktif. Hukum perdata berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai tingkah laku setiap orang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna juga mengenal asas legalitas, dimana asas legalitas itu dapat dilihat di dalam suarah Al-Isra’ Ayat 15 yang berbunyi: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا. Foto: pexels. 6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia. pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab. Istilah yang dipakai ialah “perundang-undangan pidana” (wettelijk strafbepaling), termasuk undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Asas itu tercantum di Pasal 1 ayat (1) KUHP. 23; [2] Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perihal pemaksaan bersetubuh terhadap istri oleh suaminya, maupun sebaliknya telah diatur dalam pasal 5 huruf c jo. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. R. 4. ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”. Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari: Pidana pokok. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: "Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang. • UU No. 5 Moeljatno, Asas-Asas. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian: a. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan. Ada satu bahan diskusi menarik ketika beredar pandangan akhir-akhir ini, bahwa asas legalitas tidak berlaku dalam hukum acara pidana karena asas ini hanya untuk hukum pidana material. shmh@yahoo. Ad. Hukum Peralihan Asas dasar bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimna tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan pengecualian yang terdapat pada ayat 2 pasal itu. 5. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, asas legalitas pun dituntut untuk. Sangat menarik memang jika kita berbicara tentang asas hukum, karena sejatinya asas hukum ini banyak spesialisasinya, mulai dari asas hukum pidana, perdata, htn-han, dll. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara. Asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional: 1) Legalitas: tidak ada kejahatan yang dapat dipidana, sebelum aturan hukum dibuat. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Kesalahan ini berupa dua macam, yaitu pertama: kesengajaan ( dolus/opzet ), dan kedua: kurang berhati-hati/lalai ( culpa ). Jika principat dalam hukum pidana ini. menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Metode penelitian data menggunakan langkah langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang asas kesalahan (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas kesalahan dalam KUHP Indonesia, KUHP Jerman, dan Asas kesalahan dan perspektif pembaharuan hukum pidana (3) menarik analisa dalam bentuk argumentasi (4) memberikan penilaian berdasar. com, Seputar Hukum – Dalam menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat memberlakukan hukum positif yang ada di negara tersebut. Buku Metode Penelitian Hukum Judul : Asas-Asas Hukum Pidana Pengarang : DR. , hlm. 3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta:PT Bina Aksara. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. 1872 No. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Persamaan di muka hukum. 3. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Kemudian di pengadilan juga akan ada yang namanya hukum acara. Hukum perdata berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai tingkah laku setiap orang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. com. van Bemmelen, Leerbook van het Nederlandse12 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h al. asas personal 14. Dalam arti lain, asas adalah kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Dihimpun dari berbagai sumber, dalam hukum pidana di Indonesia asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Norma dan Sanksi Dalam Hukum Pidana 11 F. 3. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana. 9 J. 1 Latar Belakang Asas legalitas dalam hukum merupakan asas yang sangat fundamental. Persada. 2) Hukum Pidana juga dapat dibagi dalam: a. Masih ingat dengan asas-asas hukum pidana semasa kuliah hukum? Yuk mari kita review di infografis berikut! Selengkapnya:. 83. Dadang Sukmawijaya:. Asas legalitas adalah asas hukum acara pidana yang mewajibkan semua perkara harus dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana materiel tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Rancangan KUHP. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630 Facebook. Kn. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Asas ini berpangkal pada. Dalam Bahasa Latin, asas legalitas dikenal dengan “Nullum Dellictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalie”. perbuatan melawan hukum dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini disebabkan karena. Principle of Non-Misuse of Competence 1. 09. Yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana adalah menggunakan penafsiran analogi. Sebagai asas yang universal, asas praduga tak bersalah harus. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Asas Legalitas, atau nama lainnya Asas Nulum Delictum, yang dimaksud dengan asas ini adalah suatu peristiwa hukum pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang telah ada sebelum tindakan pidana atau perbuatan pidana tersebut. Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan. 2, Desember 2012 273 (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas, akan tetapi secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. 1. 5. Inilah landasan dasar. melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakann dalam waktu yang sesingkat -. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam tata hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hakim terhadap asas praduga tidak bersalah dalam praktik peradilan pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar? 3. Asas Hukum Pidana. Jika principat dalam hukum pidana ini. Pengertian hukum acara pidana – Indonesia merupakan negara hukum. com. ac. Ilmu hukum pidana juga dapat disebut sebagai ilmu kemasyarakatan normatif. A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Azas. Pengertian Hukum. Sering juga dipakai istilah latin: “Nullum crimen sine lege stricta, yang dalam bahasa. 128). Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI 26 April 2006 hlm. Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. 81,9(56,7$60('$1$5($4 Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. 85. Principle of Reasonable or Prohibition of Artibtariness. Menurut Achmad Ali menyimpulkan empat unsur yang terdapat dalam asas legalitas tersebut, yaitu: Lex Scripta, yaitu semua aturan hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk tertulis (perundang-undangan) bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum sebagai latarbelakang dari peraturan-peraturan yang kongkrit. Dengan asas legalitas terhindar dan mencegah kesewenang –wenangan penguasa dalam bidang peradilan pidana. Principle of Fair Play 1. Dalam KUHP asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas–Asas Hukum Pidana. Pemberlakuan Hukum Pidana secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana). Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. hlm. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang – undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. materiel dan hukum acara pidana. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) Menurut M. Awalan Huruf "N" Negativa non sun probanda – Membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Pengertian hukum acara pidana – Indonesia merupakan negara hukum. Asas Legalitas. Sejarah asas legalitas di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda, di mana hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hifzhud diin (melindungi agama). Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana. Berikut ini adalah contoh-contoh asas legalitas pada hukum-hukum di Indonesia: 1. Asas Personal (nasional aktif). Hukum pidana ini akan langsung menghukum para terdakwa yang berbuat kejahatan, sementara bentuk. Cit. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum pidana, asas Nebis In Idem seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Jum’at, 24 Juni 2016, Ahmad Sofian berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Ajaran Kausalitas dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia (Studi terhadap Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian)” di hadapan Sidang Akademik Fakultas Hukum UI yang. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja. Pidana, asas hukum dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Sumber Hukum Pidana • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). LEVEL KOMPETENSI II: RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KUHAP DAN KETENTUAN PERALIHAN a. 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Definisi dan Makna Asas Legalitas Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Adapun asas-asas yang diatur di dalam KUHAP jelas mengan­dung semangat perlindungan hak asasi manusia yang harus ditegak­an yakni sebagai berikut:. undangan pidana yang telah ada”. Asas-asas Hukum Acara Pidana. Asas hukum pidana menurut waktu. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah atau “presumtion of innocent” terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. b.